penatausahaan barang milik daerah. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH Status. penatausahaan barang milik daerah

Terlaksananya Penatausahaan BMD pada BPKAD sesuai dengan ketentuan 12 Bulan Terlaksananya Penatausahaan BMD pada BPKAD sesuai dengan ketentuan 12. Serta Undang – Undang No. 753. Local Government of Talaud Island Municipality is the objeject of this study. membantu meneliti dan memberikan. Unit Penatausahaan Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut UPPB, adalah unit yang melakukan penatausahaan BMN pada. 000 5. Pengelolaan Barang Milik Daerah , Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam penatausahaan aset/barang milik daerah. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, Penatausahaan barang milik daerah merupakan tugas utama dari pemerintah daerah. 27, LN. Penatausahaan Barang, Pengurus Barang, dan/atau petugas lainnya yang ditunjuk melaksanakan inventarisasi BMD. 2. 22. Peraturan Pemerintah No. Undang -U ndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK. Undang -U ndang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten dalam L ingkunga n Provinsi Jawa Barat; 2. 3) Penetapan status penggunaan barang milik daerah dilakukan untuk:18 a). 11. Salah satu kegiatan dalam pengelolaan BMD tersebut adalah. menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang. tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu dilakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam bentuk sensus barang milik daerah; bahwa dalam rangka tertib penatausahaan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah, perlu dilaksanakan kegiatan sensus barang milik daerah;2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengelolaan BMN dimulai dari proses perencanaan pengadaan, penatausahaan, Penetapan Status Penggunaan (PSP),. pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah - Download as a PDF or view online for free. Barang milik daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) oleh kuasa pengguna. Dalam modul Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan penatausahaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pengelolaan keuangan daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 maupun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada PD. - 5 - 24. Barang Milik Daerah berupa Ganti Rugi Sanksi. Memahami Pengelolaan Barang Milik Daerah BMD ( Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Aset Daerah / Barang Milik Daerah BMD)Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aset yang diperoleh dengan menggunakan dana pemerintah, oleh karenanya harus dipergunakan dengan baik untuk. 9. Penatausahaan adalah kegiatan pengelolaan aset yang meliputi inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Undang -U ndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan. Pengelolaan Aset Daerah mencakup lingkup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan. Kelas Penatausahaan; Kelas Barang Milik Daerah; Bimtek Online. Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. PP No. Peraturan Badan POM nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Penatausahaan Barang Milik Negara di. 05/2013 tentang. 491. 8K views • 51 slidesPeraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2019. Penatausahaan Barang Milik Daerah; Pedoman Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; Bimtek Pengelolaan Anggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban serta Aset Daerah; Penerapan Permendagri No 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang. 14. Menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan; Penghapusan BMD tersebut dilakukan ketika10: 8 Pasal 1 Angka 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Bidang Barang Milik Daerah. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH Jalan Imam Bonjol No. 2020/NO. Pembayaran TagihanTerdiri dari 131 pasal 20 Bab yaitu Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran Barang Milik Daerah, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan Dan Pemeliharaan Dan Penyelesaian Sengketa, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan,. Tanya jawab diberikan kepada peserta didik untuk memperoleh penjelasan lebih lengkap terkait materi yang disampaikan oleh Gadik/Dosen untuk memperkuat pemahaman peserta didik. ac. Barang Milik Daerah dapat dialihkan status penggunaannya dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi. 26. 01. 5. BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, WALI KOTA BEKASI, Menimbang : bahwa sesuai ketentuan melaksanakan Pasal 58 dan Pasal. Tujuan. 5K views • 70 slides Pengelolaan Aset Daerah FKP2B Cikarang 6. 06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;. 1817). 90, 2016. 4. 14. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan. Penatausahaan; 5) Penghapusan. Peraturan Perundang-undangan. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Pejabat penatausahaan pengelola barang. 2 Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Pemanfaatan adalah. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2022. 1. penyebab penatausahaan barang milik daerah yang belum efektif di pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud ada 6 (enam) yaitu: (1) Sumber Daya Manusia (SDM), (2) Dasar hukum, (3) Bukti kepemilikan (4) Penilaian aset, (5) Komitmen pimpinan, (6) Sikap. This template was inserted from Power-user, the productivity add-in for PowerPoint, Excel and Word. , S. Penggunaan sementara barang milik daerah untuk jangka waktu tertentu. Pemerintah Daerah berperan penting dalam pengawasan serta perhatian khusus. 25. 1 Peringatan : JIka SOP tidak dilaksanakan, maka BMD berupa kendaraan bermotor yang rusak/hilang masih tercatat di Barang Inventaris Daerah dan tidak ada. 8. Kegiatan : 5. 2. dan bertanggung jawab: a. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan PP No. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas. Download. Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang. •Untuk barang-barang yang direncanakan “habis pada satu kegiatan” tidak dialokasikan dari belanja barang persediaan dan “tidak menjadi barang persediaan”. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK. Pencatatan barang milik daerah. data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing kuasa pengguna barang. Namun, materi kali ini tidak membahas semua siklus pengelolaan BMD melainkan hanya aspek penilaian, penatausahaan, dan ganti rugi. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat Perubahan - Peraturan Pemerintah - Pengelolaan - Barang - Milik - Negara/Daerah. 000 0 0 0 149. Penilaian barang milik negara adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan. SK Nomor. pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; g. KEGIATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH 1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Peraturan Daerah. Hum. Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kuasa kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah. 2014 No. ADDITIONAL MENU. Efisien; 2. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 08 tahun 2007 tentang Pengololaan Barang Milk Daerah jo pasal 6 ayat 1Bimtek Inventarisasi Barang Milik Daerah ( BMD )/ Aset Daerah : Teknik-Teknik Inventarisasi Aset / BMD 2020 - 2021. - 2 - B. 5. 000,00 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah BMD yang diasurasikan 125. - 8 - 11. 13. 000. A. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi[-] Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Pendataan Aset Dikbud) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) > 100 juta s/d 250 juta Spesifikasi : 1 Orang x 1 Bulan OB 600. 5. Pengurus Barang. 8. Juga membukukan barang yang keluar,. Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah 10 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada bagian Pernyataan Nomor 07 Akuntansi Aset Tetap . Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Metode Penatausahaan BMD. Demi tercapainya penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan. Bimtek Online Tahap I. Tahun. Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kuasa kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah. Presentasi ini menyajikan pengelolaan barang milik daerah dengan mempertimbangkan peraturan yang baru, yaitu Permendagri 19 Tahun 2016. Tujuan pembukuan adalah agar semua BMN dapat terdata dengan baik dalam upaya. 18. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH A. 7. C. Selain permasalahan tersebut juga terdapat belum akuratnya informasi dalam pelaporan aset daerah. PERIODE LAPORAN : Per 31 Desember 2018 II. 3731_PERDA_1-2020. Pengertian Barang Daerah • BMD merupakan bagian dari aset pemerintah Daerah yang berwujud. dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan berlaku. Nomor. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 20,304,991 Jumlah dokumen yang diarsipkan 12 Dokumen Melaksanakan penatausahaan Arsip BPKAD Dukungan Pelaksanaan. mengacu pada: 1. Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah: Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud June 2017 // DOI: 10. 96/PMK. 000 [#] [-] Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Pendataan Aset. 06/2015maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang. Q; Monev;. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 6. Bahasa Indonesia. 15374. Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan kegiatan penting didalam Pengelolaan Aset Daerah yang ada di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Daerah. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang. 0. Menurut Sholeh dan Rohmatsyah (2010), secara sederhana pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi 3 (tiga) fungsi utama, yaitu : (1) Adanya perencanaan yang tepat, (2). Sistem Aplikasi Barang Milik Lebak yang selanjutnya disingkat SABA MILEA merupakan aplikasi pendukung SIMDA-BMD khusus untuk inventarisasi, perencanaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah. GO. Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada kebijakan umum Penatausahan Barang Milik Negara/Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. Mengacu pada Pasal. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang. 24. penatausahaan Barang Milik Negara. ABSTRAK: Menimbang: a. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang menjadi tugas Penata Laksana Barang meliputi perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pengawasan dan pengendalian Barang Milik. BAB VI PENATAUSAHAAN BARANG PERSEDIAAN PADA SKPD Pasal 15 Persediaan barang dapat diperoleh dari pengadaan maupun hibah. 06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, perlu menetapkan Tata Cara Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Negara. ” penatausahaan barang milik negara/daerah. 25. 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penatausahaan. Hasil penatausahaan barang milik daerah dapat digunakan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah yangBidang. 3. d. penatausahaan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang. maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang. (10) Diisi kuantitas barang yang diusulkan. Evaluasi Pengakuan, Pengukuran, Pencatatan. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Penatausahaan Barang Milik Daerah Laporan BMD Penetapan Status Penggunaan BMD Penilaian BMD 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 37,527,400 Sudiantoro, S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor. 19 Perda Sumsel Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pasal 148, Pasal 149,. penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang. Sebagai pelaksana dari ketentuan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dibuat. Information. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tertanggal ditandatangani pada 8 September 2021 dan telah. Pasal 474 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pembukuan sebagai berikut : a. administrasi maupun teknis penatausahaan barang milikdaerahpadaPengelolaBarang. (3) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat Negara/Daerah, hasil dari penatausahaan barang milik negara/daerah salah satunya digunakan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah setiap tahun. 0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal; bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan. pengoordinasian hasil penilaian barang milik daerah; i. 8. 175. bahwa inventarisasi Barang Milik Daerah perlu dilakukan untuk mendata, mencatat, dan melaporkan hasil pendataan barang milik daerah, sehingga mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah; b. Penelitian ini dilakukan untuk melihat proses penatausahaan BMD, faktor-faktor yang menjadi kendala, dan kesesuaian pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah pada Pemerintah Provinsi Riau dengan regulasi yang berlaku. 0002Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp790. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima,. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, melakukan penatausahaan Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.